Abstrak
Banyak faktor memainkan peran pengembangan
bisnis. Diantaranya ekonomi, politik,
menejemen serta hukum. Aspek hukum sangat penting dalam menentukan faktor
pengembangan bisnis karena faktor hukum menentukan apa yang diperbolehkan dan
tidak boleh dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini mengadopsi
perspektif sosiologis hukum. Ada dua unsur penting yang
diusulkan. Diantaranya hubungan hukum ekonomi yang tertutup dan timbal balik.
I. Pendahuluan
Berbicara
mengenai lingkungan usaha , tentu banyak faktor-faktor yang mempegaruhi,
baik itu faktor ekonomi, faktor menejemen, faktor politik serta yang tidak
kalah penting yaitu faktor aspek hukum. Aspek hukum merupakan unsur yang sangat
penting dalam pengembangan usaha, karena apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan di dalam proses-proses ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu
tidak jarang para pengusaha menghadapi berbagai hambatan yang bersumber pada
faktor hukum, baik karena tidak adaya peraturan ataupun peraturan-peraturan
yang ridak sesuai.
Beberapa
faktor yang berpengaruh dalam pengembangan usaha (khususnya faktor hukum
dan faktor ekonomi) mempunyai hubungan yang berkaitan satu sama lain. Sebagai
gambaran, dalam kondisi ekonomi indonesia sekarang yang cenderung tidak stabil
dan cenderung terus merosot pemerintahan kita mengharapkan sekali ivestor asing
mau datang dan menanamkan investasinya di Indonesia. Tetapi lagi-lagi persoalan
humum (jaminan keamanan dan kepastian hukum) menjadi penghambat keinginan
tersebut.
Sementara
itu lemahnya Law Enforcement
mengakibatkan proses-proses sosial dalam masyarakat tidak dapat berjalan dengan
baik. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan iklim usaha menjadi tidak kondusif
bagi pengembangan usaha dan ekonomi pada umumnya.
II. Permasalahan
Dari
uraidiatas nampak jelas bahwa faktor hukum mempunyai peranan penting dalam
pengembangan usaha dan faktor ekonomi. Oleh karena itu di dalam makalah ini
akan dibahas lebih lanjut mengenai kedua faktor tersebut.
Agar
pembahasannya lebih jelas, maka permasalahan diformulasikan dalam pertanyaan
sebagai berikut :
a. Bagaimana hubungan hukum dengan ekonomi ?
b. Bagaimana peranan hukum dalam Pembangunan Ekonomi ?
III. Pembahasan
A.
Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi
Ekonomi
merupakan suatu wadah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai tujuan memenuhi
keutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka memenuhi
kebutuhannya ini maka muncul kecenderungan bahwa setiap individuakan berusaha
menapainya secara maksimal. Persoalan akan muncul apabila setiap individu
memburu kebutuhannya sendiri dan mencapai kepuasan masing-masing secara
maksimal. Maka pada tingakatn tertentu akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan
ini timbul karena adanya tabrakan-tabrkan kepentingan antara individu dengan
individu lainnya. Dengan demikian adanya kebutuhan untuk menyusun pola
interaksi antara sesama anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Akhirnya muncullah masalah rules of game sebagai kebutuhan ekonomi, dengan kata
lain adanya sistem peraturan.
Dengan
demikian hubungan antara hukum dan ekonomi dapat dilihat bahwa disatu sisi
hukum memberikan pengaruh mengendalikan/ mengarahkan terhadap kehidupan
ekonomi, dengan cara meberikan kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang
tergolong ke dalam perbuatan ekonomi, yaitu mengenai perbuatan pa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan dalam proses ekonomi dalam masyarakat (Satjipto
Rahardjo, 1985:63).
Sebagai
contoh adalah diundangkannya UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini dikeluarkan dengan latar belakang
terjadinya berbagai ketidak adilan dalam proses-proses ekonomi yang terjadi
selama ini di masyarakat. Oleh karena itu praktik-praktik ekonomi yang
merugikan ini harus dirubah dan diarahkan kepada proses-proses ekonomi yang
lebih adil.
B.
Peranan Hukum Dalam Pembangunan
Ekonomi
Kemajuan
yang dicapai dalam bidang ekonomi melalui pembangunan nasional selama ORBA
memang sangat dimungkinkan, sebab pada waktu itu bidang tersebut menempati
prioritas utama dalam strategi pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama
Pada
waktu itu berbagai kebijakan dan peraturan per-UU-an dirumuskan guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dalam pelaksanaan
selanjutnya, dengan memberikan tekanan pada usaha bagaimana meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan cepat, maka terjadilah kekeliruan karena
pengembangan ekonomi seolah-olah tidak dijiawai aspek kemanusiaan.
Secara
teoristis peran hukum dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan secara garis
besar , yaitu mengikuti model pembangunan ekonomi. Secara umum ada dua model
dalam pembangunan ekonomi, yaitu :
1. Model ekonomi berencana
2. Model ekonomi pasar
Pada
model ekonomi berencana, dimana model ini menekankan sifat pusfosit dan
menyandarkan kekuatan pada hukum, maka pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu
transformasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja.
Disini negara dianggap sebagai pendukung utama dalam menjalankan rencana yang
sudah dibuat. Disini hukum digunakan untuk menterjemahkan tujuan pembangunan ke
dalam bentuk norma-norma untuk diterapkan.
Sedangkan
pada model ekonomi pasar, poses ekonomi tidak digerakkan dari pusat kekuasaan
teteapi diserahkan pada mekanisme pasar, seperti mekanisme permintaan dan
penawaran.
IV. Kesimpulan
Dari
seluruh uraian diatas beberapa poin yang dapat dikemukakan disini sebagai
kesimpulan atau penutup adalah sebagai berikut :
a. Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat erat dan bersifat
timbal balik. Hukum mempengaruhi perkembangan ekonomi, sebaliknya ekonomi juga
mempengaruhi berlakunya hukum. Hukum memberikan pengaruh perkembangan ekonomi
dengan cara memberikan kaidah mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
dalam proses-proses ekonomi masyarakat.
b. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat strategis,
dan peranan ini tergantung pada model pembangunan ekonomi yang dianut oleh
suatu negara. Secara garis besar dikenal dua model pembangunan ekonomi yaitu
pembangunan ekonomi berenana dan ekonomi pasar.
